Hilal Najmi,M.Pd.I (Kepala MAN 1 Rantau)
Drs.Hamsi Yahya (Kepala MAN 2 Rantau)
Zailani,S.Ag (Kepala MAN 3 Rantau)
Rabu, 10 Juni 2009
Foto-foto Pengurus K3MA Kabupaten Tapin 2007-2010
Hilal Najmi,M.Pd.I (Kepala MAN 1 Rantau)Drs.Hamsi Yahya (Kepala MAN 2 Rantau)Zailani,S.Ag (Kepala MAN 3 Rantau)
Minggu, 07 Juni 2009
Menag: Kenaikan BPIH Sudah Hasil Maksimal
Jakarta,5/6(Pinmas)--Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan, kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibahas bersama Komisi VIII DPR-RI, belum lama ini sudah merupakan hasil maksimal.
Kenaikan tersebut sudah maksimal, kendati demikian, Menag berterima kasih jika ada pihak yang mampu memberikan perhitungan dan meyakinkan semua pemangku kepentingan sehingga BPIH atau Ongkos Naik Haji (ONH) tidak naik, kata Maftuh dalam percakapan dengan ANTARA di ruang kerjanya, Jumat (5/6).
Kenaikan BPIH memang belum ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Kepres), sehingga masih ada kesempatan untuk mengubah angka kenaikan yang diperhitungkan pemerintah bersama anggota Komisi VIII. Namun dari hitungan yang ada, kenaikan sebesar 84 dolar AS adalah perhitungan yang masuk akal, katanya.
Direktur Jenderal Saudi Arabian Airlines Khaled A.Almolhem ketika berkunjung ke Depag pada Kamis (5/6) lalu, Menag mendapat penegasan bahwa harga atau tarif yang sudah ditetapkan bagi jemaah Indonesia sulit unduk diubah.
Dalam konteks ini, menteri menegaskan bahwa komponen biaya haji dewasa ini memang berat untuk ditekan. Kendati demikian ia mengaku berterima kasih kepada semua pihak, termasuk Indonesia Coruption Watch (ICW) dan pengamat haji Ade Marfudin, jika mampu menjelaskan bahwa memang BPIH layak untuk diturunkan.
Kenaikan BPIH yang diputuskan lewat rapat Menag dengan anggota Komisi VIII DPR-RI sekitar 84 dolar AS. "Kita tak main-main dengan masalah ini. Apalagi jika tujuannya untuk mengurangi beban jemaah calon haji," kata Maftuh.
Seperti diberitakan sebelumnya, ICW mengajukan penolakan terhadap kenaikan (BPIH tahun 2009 sebesar 84 dolar AS kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
"Alasan menaikkan BPIH seperti pemindahan pemondokan dari ring tiga ke ring satu serta kenaikan biaya konsumsi jemaah haji, menurut kami tidak mendasar," kata Koordinator Divisi Pusat Data dan Analisis Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas usai rapat di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, kenaikannya hanya sebanyak 7 persen, dengan rencana komposisi jemaah haji di ring satu sebanyak 26 persen, di ring dua dan tiga sebanyak 73,6 persen.
"Selain itu Depag DPR pun tidak menjelaskan kualitas pemondokan di semua ring tersebut," kata Firdaus.
Untuk konsumsi ibadah haji, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai harganya terlalu mahal, misalnya untuk jamuan Armina, rata-rata uang yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar 20 real Saudi Arabia (SAR) sekali makan atau total 300 SAR.
Menurut dia, dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia penyelenggara haji bisa menekan harga lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti Filipina yang hanya setengah dari BPIH Indonesia.
Berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2008, kata dia, ibadah haji diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.
Dengan pengajuan penolakan tersebut, ICW berharap akan disampaikan kepada presiden selaku pembuat kebijakan. (ant/ts)
Kenaikan tersebut sudah maksimal, kendati demikian, Menag berterima kasih jika ada pihak yang mampu memberikan perhitungan dan meyakinkan semua pemangku kepentingan sehingga BPIH atau Ongkos Naik Haji (ONH) tidak naik, kata Maftuh dalam percakapan dengan ANTARA di ruang kerjanya, Jumat (5/6).
Kenaikan BPIH memang belum ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Kepres), sehingga masih ada kesempatan untuk mengubah angka kenaikan yang diperhitungkan pemerintah bersama anggota Komisi VIII. Namun dari hitungan yang ada, kenaikan sebesar 84 dolar AS adalah perhitungan yang masuk akal, katanya.
Direktur Jenderal Saudi Arabian Airlines Khaled A.Almolhem ketika berkunjung ke Depag pada Kamis (5/6) lalu, Menag mendapat penegasan bahwa harga atau tarif yang sudah ditetapkan bagi jemaah Indonesia sulit unduk diubah.
Dalam konteks ini, menteri menegaskan bahwa komponen biaya haji dewasa ini memang berat untuk ditekan. Kendati demikian ia mengaku berterima kasih kepada semua pihak, termasuk Indonesia Coruption Watch (ICW) dan pengamat haji Ade Marfudin, jika mampu menjelaskan bahwa memang BPIH layak untuk diturunkan.
Kenaikan BPIH yang diputuskan lewat rapat Menag dengan anggota Komisi VIII DPR-RI sekitar 84 dolar AS. "Kita tak main-main dengan masalah ini. Apalagi jika tujuannya untuk mengurangi beban jemaah calon haji," kata Maftuh.
Seperti diberitakan sebelumnya, ICW mengajukan penolakan terhadap kenaikan (BPIH tahun 2009 sebesar 84 dolar AS kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
"Alasan menaikkan BPIH seperti pemindahan pemondokan dari ring tiga ke ring satu serta kenaikan biaya konsumsi jemaah haji, menurut kami tidak mendasar," kata Koordinator Divisi Pusat Data dan Analisis Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas usai rapat di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, kenaikannya hanya sebanyak 7 persen, dengan rencana komposisi jemaah haji di ring satu sebanyak 26 persen, di ring dua dan tiga sebanyak 73,6 persen.
"Selain itu Depag DPR pun tidak menjelaskan kualitas pemondokan di semua ring tersebut," kata Firdaus.
Untuk konsumsi ibadah haji, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai harganya terlalu mahal, misalnya untuk jamuan Armina, rata-rata uang yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar 20 real Saudi Arabia (SAR) sekali makan atau total 300 SAR.
Menurut dia, dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia penyelenggara haji bisa menekan harga lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti Filipina yang hanya setengah dari BPIH Indonesia.
Berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2008, kata dia, ibadah haji diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.
Dengan pengajuan penolakan tersebut, ICW berharap akan disampaikan kepada presiden selaku pembuat kebijakan. (ant/ts)
Rabu, 03 Juni 2009
Senin, 25 Mei 2009
Kontingen PORSEMA Tapin Hanya Mampu Raih 4 Perunggu
Banjarmasin (24/05)
Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Madrasah Aliyah (PORSEMA) Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan tanggal 22-24 Mei 2009 di MAN 2 Model Banjramasin telah ditutup oleh Kakanwil Depag Prov. Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kasi Tenaga dan Kesiswaan Mapenda Kanwil Depag bapak Drs.H.Yuliansyah,MM.
Dalam kesempatan itu diumumkan juara-juara lomba dan pertandingan pada PORSEMA Prov. Kalimantan Selatan dan peringkat daerah dalam pengumpulan medali. Keluar sebagai juara umum pada pelaksanaan PORSEMA kali ini adalah kontingen dari Kota Banjarmasin dan disusul kabupaten Banjar dan HSS sebagai peringkat kedua dan ketiga.
Kontingen kabupaten Tapin pada kegiatan ini hanya mampu memperoleh 4 medali perunggu dan menempati peringkat ke-11 tingkat provinsi. Adapun keempat medali perunggu diperoleh dari cabang futsal,tenis meja putra atas nama Zainal Abidin, lari 1500 meter putra atas nama Muhammad Azmain dan pidato Bahasa Inggris putra atas nama Fajaruddin Ilmi.
Ketua Rombongan Kontingen PORSEMA Tapin Drs.Hamsi Yahya menjelaskan, dibanding pelaksanaan PORSEMA yang lalu, pelaksanaan kali ini kontingen Tapin mengalami penurunan peringkat dan perolehan medali. Hal ini disebabkan diantaranya karena ada beberapa cabang seni yang tidak diikuti dan ada beberapa cabang olahraga dan seni tidak dipertandingkan.
Beliau berharap semoga pelaksanaan yang akan datang kontingen PORSEMA bisa berbenah diri bagaimana caranya bisa meraih prestasi sebaik-baiknya.
Dalam kesempatan itu diumumkan juara-juara lomba dan pertandingan pada PORSEMA Prov. Kalimantan Selatan dan peringkat daerah dalam pengumpulan medali. Keluar sebagai juara umum pada pelaksanaan PORSEMA kali ini adalah kontingen dari Kota Banjarmasin dan disusul kabupaten Banjar dan HSS sebagai peringkat kedua dan ketiga.
Kontingen kabupaten Tapin pada kegiatan ini hanya mampu memperoleh 4 medali perunggu dan menempati peringkat ke-11 tingkat provinsi. Adapun keempat medali perunggu diperoleh dari cabang futsal,tenis meja putra atas nama Zainal Abidin, lari 1500 meter putra atas nama Muhammad Azmain dan pidato Bahasa Inggris putra atas nama Fajaruddin Ilmi.
Ketua Rombongan Kontingen PORSEMA Tapin Drs.Hamsi Yahya menjelaskan, dibanding pelaksanaan PORSEMA yang lalu, pelaksanaan kali ini kontingen Tapin mengalami penurunan peringkat dan perolehan medali. Hal ini disebabkan diantaranya karena ada beberapa cabang seni yang tidak diikuti dan ada beberapa cabang olahraga dan seni tidak dipertandingkan.
Beliau berharap semoga pelaksanaan yang akan datang kontingen PORSEMA bisa berbenah diri bagaimana caranya bisa meraih prestasi sebaik-baiknya.
Kakandepag Tapin Lepas Kontingen PORSEMA Tapin
Rantau (22/05)
Bertempat di halaman Kantor Departemen Agama Kabupaten Tapin pada hari Jum'at 22 Mei 2009 Kakandepag Tapin Drs.H.Muhammad Yamani melepas kontingen Pekan Olahraga dan Seni Madrasah Aliyah (PORSEMA) Kabupaten Tapin yang akan berlaga di PORSEMA Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 22-24 Mei di MAN 2 Model Banjarmasin.
Dalam sambutannya kakandepag menyambut hangat dengan adanya kegiatan ini, dan beliau juga berharap semoga kontingen PORSEMA kabupaten Tapin mampu meraih prestasi terbaiknya di tingkat provinsi dan bahkan mampu berkiprah di tingkat nasional bulan Juli nanti di kota Malang Jawa Timur.
Dalam kesempatan itu juga beliau menandaskan bahwa kegiatan ini tentunya juga banyak hikmahnya, diantaranya sebagai ajang silaturrahmi kontingen antar kabupaten.
Beliau juga berpesan agar kegiatan lomba harus diikuti secara SERSAN ( serius tapi santai) dan dengan menerapkan kata kunci DUIT ( Do'a,Usaha,Iman dan Tawakal) sehingga prestasi akan dicapai betul-betul maksimal.
Turut memberikan sambutan pada acara tersebut Ketua Rombongan Kontingen Bapak Drs.Hamsi Yahya yang melaporkan jumlah kontingen dan official yang akan berangkat ke Banjarmasin. Jumlah kontingen atlit dan seni pada PORSEMA kali ini berjumlah 21 orang yang didampingi oleh 11 orang official.
Ikut hadir pada acara itu Kasubbag Tata Usaha Kandepag Tapin Drs.Sulaiman, Kasi Mapenda Drs.Junaidi dan beberapa orang official dan sejumlah kontingen PORSEMA.
Acara diakhiri dengan pembacaan do'a yang dipimpin oleh bapak Drs.Sulaiman
Dalam sambutannya kakandepag menyambut hangat dengan adanya kegiatan ini, dan beliau juga berharap semoga kontingen PORSEMA kabupaten Tapin mampu meraih prestasi terbaiknya di tingkat provinsi dan bahkan mampu berkiprah di tingkat nasional bulan Juli nanti di kota Malang Jawa Timur.
Dalam kesempatan itu juga beliau menandaskan bahwa kegiatan ini tentunya juga banyak hikmahnya, diantaranya sebagai ajang silaturrahmi kontingen antar kabupaten.
Beliau juga berpesan agar kegiatan lomba harus diikuti secara SERSAN ( serius tapi santai) dan dengan menerapkan kata kunci DUIT ( Do'a,Usaha,Iman dan Tawakal) sehingga prestasi akan dicapai betul-betul maksimal.
Turut memberikan sambutan pada acara tersebut Ketua Rombongan Kontingen Bapak Drs.Hamsi Yahya yang melaporkan jumlah kontingen dan official yang akan berangkat ke Banjarmasin. Jumlah kontingen atlit dan seni pada PORSEMA kali ini berjumlah 21 orang yang didampingi oleh 11 orang official.
Ikut hadir pada acara itu Kasubbag Tata Usaha Kandepag Tapin Drs.Sulaiman, Kasi Mapenda Drs.Junaidi dan beberapa orang official dan sejumlah kontingen PORSEMA.
Acara diakhiri dengan pembacaan do'a yang dipimpin oleh bapak Drs.Sulaiman
Selasa, 19 Mei 2009
PNS Harus Netral dalam Pilpres
Jakarta,19/5(Pinmas)--Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Taufik Effendi menegaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus netral dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 8 Juli mendatang.
"PNS harus menjaga kenetralan dalam pilpres dengan tidak terjun ke dalam politik praktis," tegas Menpan saat berdialog dengan sejumlah anggota Korps Pegawai Repulik Indonesia (KORPRI) di Jakarta, Selasa.
Menpan menghimbau PNS menyadari perannya sebagai pelayan masyarakat dan bukan melayani kepentingan partai tertentu.
"Siapapun presidennya, PNS harus mendukung penuh pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan lima tahun mendatang," tegas Menpan.
Berkaitan dengan penegasan pemerintah ini, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI Progo Nurdjaman meminta pemerintah mempertegas peraturan tentang netralitas PNS.
"Sebagai contoh, banyak PNS yang menjadi korban poltik karena menjaga kenetralan dalam pemiliham kepala daerah," ungkap Progo.
Progo mengungkapkan, PNS justru sering menghadapi masalah karena netralitasnya dengan menolak mendukung salah satu calon dalam pilkada yang menjadi atasannya, sebaliknya ada PNS yang terpaksa bermain politik karena ditawari jabatan.
Oleh karena itu, Progo berharap penguatan netralitas PNS dalam pilpres mendatang harus dilakukan dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas.(ant/ts)
Langganan:
Postingan (Atom)